Jasa Pembuatan SIUJPT

Jasa Pembuatan SIUJPT — Freight forwarding atau ekspedisi muatan merupakan bisnis yang cukup menguntungkan dan ramai berdiri sejak beberapa tahun belakangan ini, khususnya di tahun 2021.

Mengapa bisa di katakan sebagai bisnis yang menguntungkan? Sebab bisnis ini mencakup seluruh layanan ekspor dan impor barang baik dalam negeri maupun luar negeri.

Tidak hanya itu, bisnis freight forwarding atau ekspedisi muatan juga memiliki koneksi jaringan kuat dengan semua jenis operator transportasi. Sebut saja transportasi laut, udara dan darat.

Besarnya keuntungan yang akan di raih, membuat banyak pengusaha pun mulai mendirikan bisnis freight forwarding. Tak terkecuali para pengusaha yang berasal dari Indonesia.

Namun mendirikan bisnis juga perlu banyak persiapan, salah satunya yakni persiapan untuk mengurus surat izin usaha.

Lantas apakah Anda tahu surat izin usaha apa yang sekiranya di perlukan jika Anda ingin mendirikan bisnis freight forwarding dan apa saja syarat-syarat yang harus Anda siapkan agar dapat memperoleh surat izin usaha tersebut?

Simak baik-baik ya di artikel yang satu ini. Karena kami akan menjelaskannya secara tuntas!

Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT)

Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi yang kemudian lebih akrab di sebut SIUJPT merupakan surat izin usaha yang digunakan sebagai bentuk persetujuan pemerintah terhadap operasional perusahaan yang menjalankan bisnis di bidang ekspedisi.

SIUJPT juga di tujukan untuk mewakili kepentingan dari pemilik barang yang mengurus semua kegiatan pengiriman serta penerimaan barang melalui transportasi laut, udara atau darat.

Syarat Pembuatan SIUJPT

Dalam proses pembuatan SIUJPT, umumnya Anda akan di minta untuk melampirkan beberapa persyaratan sebagai berikut:

Akta Pendirian Perusahaan + SK Menkumham (di legalisir) dengan modal dasar 1,2 milyar
Bukti setor 25% dari modal dasar di sertai dengan referensi dari bank
Fotokopi NPWP perusahaan (legalisir penerbit NPWP)
Fotokopi Surat Domisili Perusahan (legalisir penerbit surat domisili perusahaan)
KTP milik Direktur (legalisir penerbit KTP), di fotokopi
NPWP milik Direktur, di fotokopi
Surat pernyataan sanggup menjadi anggota ALFI/ILFA
Data personil perusahaan (Kop Surat, TTD Direktur, Stampel)
Fotokopi STNK kendaraan operasional
Sertifikat Tenaga Ahli WNI, Min D3 Pelayaran/Maritim/Penerbangan/Transportasi/IATA Diploma/Fiata Diploma, S1 Logistik dan Sertifikat Ahli Kepabeanan/Kepelabuhan (legalisir penerbit sertifikat)
Surat kuasa apabila pemohon yang datang bukan pemilik/direktur
Cek fisik perusahaan
Surat rekomendasi dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa
Fotokopi NIB, Izin Usaha, Izin Lokasi